PAJAK


1.Pengertian pajak.
Pajak adalah“ Iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang dimana pemungutannya dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi) secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”
1) Ciri-ciri Pajak:
-Iuran negara (dipaksakan)
-Terutang berdasarkan Peraturan
-Tidak ada prestasi & imbalan langsung
-Membiayai negara dlm menjalankan pemerintahan

* “ Iuran wajib, berupa uang/barang, yg dipungut oleh penguasa berdsrkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang & jasa kolektif dlm mencapai kesejahteraan umum”.

Pajak Menurut Pasal 1 UU. No. 28 th 2007 tentang KUP
Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdsrkan UU, dengan tidak mendptkan imbalan secara langsung & digunakan untuk keperluan negera bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara”
2) Ciri-ciri Pajak :

* Iuran rakyat ke kas negara
* Dapat dipaksakan berdasarkan UU
* Tidak mendapat imbalan secara langsung (kontraprestasi)
* Dipungut oleh negara ,diperuntukkan bagi pengeluaran Negara

3) Fungsi Pajak :

* Fungsi Budgeter/ Finansial
* Fungsi Regulasi / Mengatur

4) Penafsiran Hukum Pajak :

* Gramatika :
* Autentik :
* Historis :
* Sistematis :
* Sosiologis :
* Ekstensif :
* Restriktif :
* Analogis :
* A Contrario

5) Jenis-jenis Pajak :

* Pajak Langsung & Pajak Tidak Langsung
* Pajak Subyektif & Pajak Obyektif
* Pajak Pusat & Pajak Daerah

6) Hukum Pajak :

* Hukum Pajak Material:yaitu hukum pajak yang berisi norma yang menerangkan Objek Pajak,Subjek Pajak,Tarif timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hak antara pemerintah dengan WP.Dengan kata lain adalah pajak yang berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.
* Hukum Pajak Formal :pajak berdasarkan Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan.Dengan kata lain bahwasannya pajak formil adalah hukum yang berisikan bentuk dan tata cara melaksanakan hak pajak materil,prosedur penetapan utang pajakhak dan kewajiban WP,fiskus Dll.

7) Perlawanan Pajak :

* Perlawanan Pasif
* Perlawanan Aktif :

§ Penghindaran Pajak (Tax Aviodance)
§ Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
8) Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lain :

* Retribusi
* Sumbangan

9) Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak

* Teori Asuransi (melindungi)artinya negara melindungi rakyat maka sebaliknya rakyat harus membayar pajak sebagai premi
* Teori Kepentingan:yaitu beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.Artinya makin besar kepentingannya maka makin besar pajaknya.
* Teori daya pikul: yaitu pajak dibayar harus sebanding dengan daya pikul masing-masing orang.

§ Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
§ Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)

* Teori Bakti yaitu hubungan rakyat kepada Negara bahwasannya pajak adalah kewajiban untuk berbakti kepada Negara.
* Teori azas daya beli yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak,menarik pajak berarti menarik daya beli dari RT masyarakat ke RT Negara.

10) Kedudukan Hukum Pajak
Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’45.

* Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik
* Hukum Publik = mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyat.
contoh:
-Hukum Tata Negara,
-Hukum Pidana,
-Hukum tata usaha.
-Hukum Administrasi.
-Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi.Hukum pajak masuk dalam ruang lingkup hukum publicàlex specialis derogate lex generalis,imperative (tak dapat ditunda)
* Hukum pajak materil dan formil

Azaz Pwmungutan Pajak.
Asas dan tata cara Pemungutan Pajak didasarkan atas Golongan seperti Sifat Lemb.Pemungutnya Pajak Daerah,Pajak Pusat Pajak Obyektif ,Pajak Subyektif ,Pajak Lagsung dan pajak tdk langsung .
Syarat Pemungutan Pajak(pandangan adam smith)
1. Equality (Seimbang sesuai kemampuan) adalah pajak harus adil dan merata.artinya pajak harus sebanding dengan kemampuan WP untuk membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. Certainty (Jelas dan tak mengenal kompromi) artinya pajak harus dipungut dengan jelas oleh WP bukan pengutan sewenang-wenang
3. Convenience of Payment (Dipungut saat menerima penghasilan) artinya ketika WP membayar pajaknya hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan bagi WP.
4. Economic of Collection (Pemungutan secara ekonomis/ efisien) artinya tidak mengganggu kegiata perekonomian/ Biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari pajak yang diperoleh
5. Sederhana
Asas Pemungutan Pajak
1. Asas Domisili (tempat tinggal) yaitu:Negara berhak memungut atas penghasilan WP yang berdomisili diwilayahnya.
2. Asas sumber yaitu:Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya
3. Asas Kebangsaan yaitu:dihubungkan atas kebangsaan seperti:Pajak bangsa asing.
Tata cara pemungutan pajak

2. Stelsel Nyata ( Riel) yaitu pemungutan berdasarkan penghasilan yang nyata pemungutan dilakukan di akhir tahun
3. Stelsel Anggapan (fictieve) yaitu Pemungutan di awal tahun berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya.
Misal:Penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.diawal tahun pajak sudah ditentukan besarnya.
4. Stelsel campuran è Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.

System Pemungutan Pajak:
1. Official Assessment System yaitu Sistem pemungutan oleh pemerintah.artinya pemerintah member kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Cirri-cirinya:
-Wewenang pada fiscus
-WP pasif
-Utang pajak timbul setelah ada surat ketetapan pajak.
2. Self Assessment System yaitu Sistem pemungutan oleh wajib pajak itu sendiri dan besar pemungutan pajaknya ditentukanya sendiri.
Cirri-ciri:
-Wewenag pada WP
-WP aktif menghitung,menyetor dan melaporkan
-Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. With Holding System yaitu System pemungutan dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besar pajak terutang.
Cirri-ciri:
-Wewenang pada pihak ketiga selain fiskus dan WP.
Tarif Pajak:
1. Tarif Sebanding (proporsional) artinya pajak harus sebanding dengan porsentase tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak.
Contoh:
PPN tarifnya =10 %
2. Tarif Tetap tarif bea materai adalah tariff pajak akan tetap sama walau seberapapun besar yang dikenakan pajak sehingga pajak terutang tetap.
Contoh:
-Bea materai yaitu Rp.6000

5. Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jumlah yangg dikenai pajak semakin besar.

Contoh:
-tarif pajak Pasal 17 UU PPh 2000

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif
Penghasilan bruto s/d 50 jt , tarif 5%
Penghasilan bruto > 50 jt s/d 250 jt , tarif 15%
Penghasilan bruto > 250 jt s/d 500 jt , tarif 25%
Penghasilan bruto > 500 jt , tarif 30%
6.Tarif degresif adalah Tarif pajak yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

* Timbulnya utang pajak ada 2 :
o Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system)
o Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system)
* Hapusnya utang pajak disebabkan :
o Pembayaran
o Kompensasi
o Daluwarsa
o Pembebasan/penghapusan

SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA
Sebelum th 1983
-Merujuk pada aturan peralihan Pasal II UUD 1945 & UU No. 4 1951
-Terdiri dari UU, UU Darurat ,& Ordonansi
-Jaman Kolonial
Setelah th 1983
-UU No 6 /1983 jo UU No.28 th 2007
-UU No. 7 th 1983 jo UU No. 36 th 2008
-UU No. 8 th 1983 jo UU No. 42 th 2009
-UU No. 12 th 1985 jo UU No. 12 th 1994
-dst

INFLASI


Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Penyebab
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:
1. Demand pull inflation:tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar)
Hal ini dipengaruhi oleh peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral),
Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

2. Cost push inflation:desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi).
Hal ini terjadi karena peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.
Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu
kenaikan harga,misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji,misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Jenis Inflasi
Menurut asalnya inflasi ada 2,
1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri,
Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri.
inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Menurut besar pengarunya terhadap harga:
1. Inflasi tertutup (Closed Inflation):Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu,yang dinamakan dengan Inflasi tertutup (Closed Inflation) . Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).
2. Inflasi terbuka (Open Inflation): adalah inflasi yang terjadi bila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum.
3. Inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi):adalah inflasi yang terjadi bila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot.
Menurut tingkat keparahannya inflasi ada 4 :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Mengukur inflasi
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

* Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
* Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
* Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
* Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
* Indeks harga barang-barang modal
* Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Dampak Inflasi:
1. Dampak positive Inflasi: dilihat dari parah/tidanya inflasi.jika ringan ,maka Sbb:
1. dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya,
2. Dampak negative Inflasi:dilihat dari tingkat keparahannya jika dalam masa inflasi yang parah/pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi),
1..keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.
2.Semangat kerja menurun ,
3.Orang tak akan semangat untuk menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena
harga meningkat dengan cepat.
4.Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
5.Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan.
Contoh:
Seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK INFLASI
Sampai pembahasan dampak inflasi, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa inflasi menyebabkan perubahan yang sangat luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jika dihubungkan dengan keadaan sekarang tentunya dengan mudah Anda mendapatkan gejala-gejala negatif dari inflasi yang paling sederhana, harga-harga naik secara menyeluruh. Apakah Anda merasakan dampak tersebut?
Inflasi tentunya harus diatasi dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pemerintah
dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter,
fiskal dan non moneter. Adapun penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan
di bawah ini.

a. Kebijakan Moneter: adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan endapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar.
Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga engan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi enuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia enjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar erbuka dan menaikan cash ratio.
1) Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan unga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana injaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
2) Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat erharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini erupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami
penurunan jumlahnya.

3) Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada ank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank entral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang ang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan emampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah
uang yang beredar akan berkurang.

b. Kebijakan Fiskal: adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial Pemerintah
Bentuk kebijakan ini antara lain:
1) Pengurangan pengeluaran pemerintah: sehingga pengeluaran eseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
2) Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat erkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, an tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif entunya berkurang.

c. Kebijakan Non-Moneter :Dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.
1) Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi isebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang engan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat rioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi
bahan bakar, produksi beras.
2) Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, alam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang elatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada khirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara eseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

3) Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak erjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam enetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian arga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan ang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari
pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, eperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

PERTUMBUHAN EKONOMI


Pertumbuhan Ekonomi adalah keyword kebijakan pemerintah untuk segala kondisi

Tatkala ada kekhwatiran imbas krisis keuangan Amerika terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah masih tetap melihat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama kebijakannya. Secara resmi ada dua poin arahan yang menyebutnya secara langsung, yaitu tetap pertahankan nilai pertumbuhan enam persen yang ditargetkan tahun ini (no 2) dan optimalisasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan (no 3). Selain itu, arti penting mempertahankan pertumbuhan ekonomi disebut secara tidak langsung, dan merupakan variabel yang disebut berulang dan diberi penekanan khusus.
Sekitar dua bulan sebelumnya, ketika krisis Amerika masih belum separah kini, dalam pidato kenegaraan dikatakan Presiden bahwa: “ Kita bersyukur, walaupun ditengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, selama tujuh triwulan berturut-turut. Bahkan Produk Domestik Bruto Non Migas, telah tumbuh mendekati 7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita, meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan melonjaknya harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester I Tahun 2008 kita tetap bisa menjaga momentum perekonomian kita dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.”
Pemerintah sebenarnya sudah tidak seoptimis ketika menyiapkan APBN 2008 setahun yang lalu lagi, sehingga memperkirakan pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 6,2 persen. Sebuah asumsi yang tetap saja tergolong ”percaya diri” mengingat kondisi perekonomian dunia yang mulai tidak menentu.
Apa arti Pertumbuhan Ekonomi?
Pengertian pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan dalam laporan resmi perekonomian Indonesia sebenarnya adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau PDB atas dasar harga konstan. Pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3 persen berarti PDB Indonesia tahun 2007, atas dasar harga konstan (tahun 2000 dipakai sebagai tahun dasar), bertambah sebesar proporsi itu dibandingkan dengan tahun 2006. Pengertian ini pula yang dipakai dalam pembicaraan di media masa, bahkan dalam tulisan para ekonom di Indonesia.
Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya biasa didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi berbagai barang dan jasa. Ada berbagai definisi teknis sebagai penjabarannya. Sebagai contoh, Boediono (1985) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurutnya, ada tiga aspek yang harus ditekankan dalam pengertian ini. Pertama, sebagai proses, yang diperhatikan adalah perubahannya bukan keadaannya pada suatu waktu. Kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, pertumbuhan output atau hasil produksi karena peningkatan kapasitas produksi harus dihubungkan dengan perubahan jumlah penduduk. Ketiga, definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output per kapita, atau menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik.
Jika kita mengambil salah satu saja dari aspek itu, yakni yang dihitung adalah pertumbuhan output per kapita, maka akan ada angka yang berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi yang biasa dipublikasikan. Perlu diketahui, perhitungan semacam ini justeru lebih umum menurut text book dan dipakai oleh publikasi banyak negara. Wajar jika pertumbuhan ekonomi dalam versi ini selalu lebih rendah, karena laju pertumbuhan penduduk selalu positif (jumlahnya masih bertambah) setiap tahunnya. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi 2007 hanya sebesar 4,95 % (bandingkan dengan 6,3 % yang umum dipublikasikan).

Hal lain adalah berkenaan dengan data outputnya yang memakai PDB. Sebenarnya ada yang menyarankan penggunaan Produk Nasional Bruto (PNB), karena relatif lebih mengeluarkan unsur ”pendapatan asing” nya. Bisa pula menggunakan konsep Pendapatan Nasional (PN) adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung neto dan dikurangi juga dengan penyusutan. PN ini adalah jumlah pembayaran terhadap faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi. Sayangnya, masih ada persoalan ”teknis” dalam statistik perhitungan pendapatan nasional kita, disamping masalah ”nonteknis’ berupa kesukaan menggunaan indikator yang lebih menggembirakan pemerintah.

Reduksi arti yang lebih serius adalah pembahasan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka pendek belaka. Cara pembahasan dalam horison waktu jangka pendek tetap berguna. Namun, perubahan perspektif waktu (horison jangka panjang sesuai definisi teoritis) akan berdampak pada penentuan apa yang penting dan tidak penting, serta rekomendasi kebijakan yang sebaiknya dijalankan.

Sebagian ekonom mengartikan pertumbuhan ekonomi secara lebih ketat. Antara lain dengan menekankan bahwa pertumbuhan yang terjadi harus bersumber dari proses internal perekonomian tersebut, bukan dari luar yang bersifat sementara. Ditambahkan pula akan adanya perubahan kelembagaan, termasuk yang bukan ekonomi, yang mendukung kelanggengan peningkatan kapasitas produksi yang berlangsung. Artinya, suatu ekonomi dikatakan tumbuh jika berkaitan dengan perubahan sosial yang lebih luas yang menjamin kesinambungan pertumbuhan output.

Contoh definisi semacam itu adalah dari Simon Kuznets, peraih nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971, memberi definisi: ”Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada

Nah, seandainya dimaksud oleh pemerintahan SBY adalah pengertian yang lebih luas dan ketat itu, maka ”pertumbuhan ekonomi” masih cukup layak menjadi kata kunci pengelolaan perekonomian nasional. Sayangnya, makna yang dipakai terlampau sempit dan amat direduksi. Bahkan, istilah itu bisa menyesatkan.

picture


ILMU AKUNTANSI


PERBANKAN SYARI’AH


1. PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH Oleh:
2. PERANAN BANK KOVENSIONAL
simpanan pinjaman bunga bunga Hubungan antara Bank dengan nasabah: Bank: Nasabah: Debitur Kreditur Kreditur Debitur
3. PERANAN BANK SYARIAH Izzuddin Abdul Manaf Surplus unit BANK Deficit unit Titipan/investasi pembiayaan Bagi hasil Bonus/bagi hasil TIDAK MENGALAMI NEGATIVE SPREAD
4. Perbandingan sistem perbankan Izzuddin Abdul Manaf BANK KONVENSIONAL BANK SYARIAH PERANAN SIMPANAN PEMBIAYAAN Sebagai Peminjam dan sebagai pemberi pinjaman Berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan Pinjaman berdasarkan imbalan bunga Sebagai Penyimpan harta, sebagai Pengusaha dan atau sebagai pemodal Simpanan yang dijamin atau investasi Jual-beli tangguh atau Pembiayaan modal
5. Hubungan Bank dengan nasabah Bank: Nasabah Penjual Pembeli Pembeli Penjual Leasor Leasee Mudharib Shahibul Maal
6. PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH
7. DASAR PEMBENTUKAN AKAD-AKAD BANK SYARIAH
* Antara Waad & Akad
* Akad Tijarah & Tabarru’
* Akad Tijarah  Teori Pertukaran & Percampuran
8. Wa’ad Akad
* Janji ( promise ) antara satu pihak kepada pihak lainnya (hanya mengikat satu pihak)  one-way.
* Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun kepada pihak pemberi janji
* Terms & Condition-nya tidak well-defined; atau
* Belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak manapun, walaupun terms & condition -nya sudah well-defined
* Bila janji tak terpenuhi maka sanksi yang diterima merupakan sanksi moral
* Mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu .
* Terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined).
* Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka sanksi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal kontrak.
Perbedaan Antara Wa’ad Vs Akad
9.
* Not-profit transaction
* Tujuan transaksi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersil
* Pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part- nya untuk sekadar menutupi biaya ( cover the cost ) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru’ itu.
* Tidak dapat dirubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya
* Profit transaction oriented
* Tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersiil
* Akad Tijarah dapat dirubah menjadi akad tabarru’ dengan cara bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
* Dilihat dari sifat keuntungan yang diperoleh, akad tijarah dibagi menjadi dua yaitu: natural certainty return & natural uncertainty return
Tabarru’ Tijarah Perbedaan Antara Akad Tabarru’ Vs Akad Tijarah
10. Pada hakekatnya, akad tabarru’ adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru’ dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad tabarru’. Ia akan menjadi akad tijarah. Bila ia ingin tetap menjadi akad tabarru’, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad tabarru’ tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru’. Artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru’. ” Memerah susu kambing sekedar untuk biaya memelihara kambingnya”, merupakan ungkapan yang dikutip dari hadits ketika menerangkan akad rahn yang merupakan salah satu akad tabarru’. Akad Tabarru’
11. Tijarah Tabarru ’ X Tidak boleh boleh Perubahan akad sesudah kesepakatan kontrak Akad Tabarru’ tidak boleh dirubah menjadi akad Tijarah, Akad Tijarah boleh dirubah menjadi akad Tabarru’, Perubahan Akad
12. Tabarru’ Not for profit transaction Tijarah For profit transaction Qard Wadiah Wakalah Kafalah Rahn Hibah Waqf Natural Certainty Contracts Natural Uncertainty Contracts
* Murabahah
* Salam
* Istishna’
* Ijarah
* Musyarakah
* (Wujuh, inan
* abdan,
* muwafadhah,
* mudharabah)
* Muzara’ah
* Musaqah
* Mukharabah
Teori Pertukaran Teori Percampuran Akad Tabarru’ & Akad Tijarah Wa’ad Akad
13. Akad Tabarru’  giving/lending something Lending $ Lending Your Self Giving Something lending $ Qard Rahn lending $ + collateral Hiwalah lending $ to take over loan from other party Wakalah lending yourself now to do something on behalf of others Wadi’ah wakalah, by specifying the job, i.e. to provide custody Kafalah contingent wakalah,i.e. preparing yourself to do something if something happens Hibah, Shadaqah,Waqf Akad-akad Tabarru’
14. Akad-akad Tabarru’ WAKALAH MUWAKIL WAKIL RUKUN WAKALAH MUWAKIL FIH BENTUK-BENTUK WAKALAH APLIKASI WAKALAH DALAM PERBANKAN
* Transfer
* Collection / Inkaso
* Penitipan
* Letter of Credit
* Wali Amanat
* Pemberi Kuasa
* Taukil Jelas
* Berhalangan Tetap
* Pelaksana
* Konsekwen
* Identitas jelas (ma’lum)
* Shigat Jelas
IMBALAN/JASA WAKIL BERAKHIR/BATAL
* Urusannya selesai
* Waktunya berakhir
* Barang diambil alih org lain
* Tujuan telah tercapai
* Terjadi Perselisihan
* Dilaksanakan sendiri
* Muwakil Wafat
* Akad dibatalkan
* Wakil Berkhianat
* Kuasanya dicabut
o MUTHLAQAH
o MUQAYADAH
15. Akad-akad Tabarru’ WADIAH BARANG TITIPAN RUKUN WADIAH IJAB QOBUL APLIKASI DALAM PERBANKAN Jelas Identitasnya Bisa Dikuasasi AMANAH BERUBAH JADI DHAMAN, JIKA
* Barang tidak dipelihara semestinya
* Barang dititipkan lagi kepada pihak ketiga
* Barang dimanfaatkan oleh yg dititipi
* Orang yg dititipi mengingkari
* Barang dicampur dg milik pribadi
* Melanggar syarat yang ditentukan
* Barang titipan dibawa pergi jauh
o GIRO POS
o TABUNGAN
o DEPOSIT BOX
YANG BERAKAD Penitip Baligh Berakal Cerdas Dhaman Yg Dititipi Baligh Berakal Cerdas Amanah
16. Akad-akad Tijarah Contracts
* Murabahah
* Salam
* Istishna’
* Ijarah
* Musyarakah (wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhah, mudharabah)
* Muzara’ah
* Musaqah
* Mukhabarah
Natural Certainty Contracts: certain cash-flow, baik amount maupun timing- nya. (Kontrak Jual-Beli, Sewa, Upah) Natural Uncertainty Contracts: uncertain cash-flow, baik amount maupun timing- nya. (Kontrak Investasi) X Gharar X Riba Nasiah
17. Akad-akad Tijarah Natural Uncertainty Contract Mudharabah Musyarakah Salam Ijarah Ishtishna Murabahah ISLAMIC FINANCING + ISLAMIC DEPOSIT ISLAMIC FINANCING ISLAMIC FINANCING Dalam Perbankan Syariah Natural Certainty Contract
18. Obyek Pertukaran TEORI PERTUKARAN Akad-akad Tijarah Obyek Pertukaran Ayn (Real Asset) Dayn (Financial Asset) Barang Jasa, Bisnis Uang Surat Berharga Naqdan Ghairu Naqdan
19. Ayn bi Dayn Tunai / Naqdan Murabahah Salam Istihna’ Ijarah Ju’alah Contingent to performance Not Contingent to performance TEORI PERTUKARAN Akad-akad Tijarah PERTUKARAN AYN BI DAYN Barang Al- Bai’ Jasa Al- Ijarah $ $ $ $ $
20. Waktu Pertukaran/ Percampuran Objek Pertukaran / Percampuran Dayn (Financial Asset) Ayn (Real Asset) Barang & Jasa Uang & Surat Berharga Ghairu Naqdan (Deferred Delivery) Naqdan (Immediate Delivery) RESUME TEORI PERTUKARAN Akad-akad Tijarah Teori Pertukaran Teori Percampuran
21. PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN
22. Pembiayaan dalam keuangan Syariah Izzuddin Abdul Manaf Menggunakan akad-akad Al Bai’ (jual-beli) Syirkah (partnership) Ju’alah (jasa-jasa) Lain-lain Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah wa iqtina Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah/Musaqah Wakalah Rahn (gadai) Kafalah (jaminan) Wadi’ah (titipan) Qard Hijr (pengampunan) Ariyah/I’arah Hibah (bonus) Sulh (perdamaian) Ibra’ (pembebasan hutang)
23.
* Prinsip Bagi Hasil (Musyarakah/Mudharabah)
* Prinsip Talangan (qardh)
* Prinsip Jual Beli ( al Bai’)
* Prinsip Sewa (al Ijarah)
* Prinsip Jasa-jasa ( Ju’alah)
Izzuddin Abdul Manaf PRINSIP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
24. Izzuddin Abdul Manaf EXTERNAL FINANCING EQUITY FINANCING DEBT FINANCING Joint venture profit & loss sharing Trustee profit & loss sharing deferred contract of exchange Interest based lending ISLAMIC FINANCING INTERNAL FINANCING
25. Produk Pembiayaan (Financing)
* Equity Financing
Izzuddin Abdul Manaf
* Mudharabah/ trust financing
* Musyarakah/joint venture financing
* Debt Financing:
* Jual-beli tangguh
* sewa & sewa-beli
26. SYIRKAH
* Pengertian.
* Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama.
Izzuddin Abdul Manaf
27. Izzuddin Abdul Manaf SYARIKAH SYIRKAH AL MILK bukan kontrak SYIRKAH AL ‘UQUD kontrak Ikhtiyariyah ( sukarela) Ijbariyah ( terpaksa) wujuh abdan Inan Mufawadhah Mudharabah
28. MUSYARAKAH TEKNIS PERBANKAN
* 1. Musyarakah dalam perbankan adalah Syirkah Inan
* 2. Penggunaan Dana Musyarakah untuk proyek atau usaha bersama
* 3. Ketentuan atas Dana Musyarakah
* a. Dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid
* b. Dana tersebut menjadi modal bersama, bukan milik perorangan
* c. Dana tidak boleh untuk memberi pinjaman bagi Pihak Ketiga
29. MUSYARAKAH TEKNIS PERBANKAN
* 4. Pekerjaan dan Biaya
* a. Pengurus proyek/usaha dari Pemilik Modal atau orang yang ditunjuk Pemilik Modal
* b. 2 perjanjian yang dibuat yaitu Perj. Musyarakah & Perj. Mudarabah
* c. Biaya aktual dan lama proyek/ usaha harus disepakati bersama
* d. Bank sbg Pemilik Modal berhak intervensi atas kebijakan usaha
* e. Pengurus proyek/usaha melaporkan perkembangan usaha
Izzuddin Abdul Manaf
30. MUSYARAKAH TEKNIS PERBANKAN
* 5. Bagi Hasil (Untung/Rugi)
* a. Bagi Hasil sesuai porsi kontribusi modal yang disepakati
* b. Perubahan Nisbah Bagi Hasil harus disetujui Para Pihak
* c. Perubahan kontribusi modal juga merubah porsi Nisbah.
Izzuddin Abdul Manaf
31. MUSYARAKAH TEKNIS PERBANKAN
* 6. Berakhirnya Akad Syirkah
* a. Proyek/usaha telah selesai
* b. Salah satu pihak mundur (tidak otomatis)
* c. Salah satu pihak meninggal dunia
* d. Salah satu pihak kehilangan kecakapan hukum
* e. Modal atau proyek/usaha hilang total
Izzuddin Abdul Manaf
32. Feature Musyarakah Izzuddin Abdul Manaf Shahibul maal 1 Shahibul mal 2 Kemitraan usaha 70% 70% 30% Laba Rugi 30% 30 % 70 % syirkah Gradual purchase of bank share ISLAMIC BANK PARTNER Gradual sale of its share
33. Konsep Mudharabah Izzuddin Abdul Manaf Al Mudharabah adalah Akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.
34. Type Mudharabah Izzuddin Abdul Manaf Ada dua type mudharabah : * Mudharabah mutlaqah : Dimana pemilik (shahibul maal) dana memberikan keleluasaan penuh kepada kepada penge.lola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf) * Mudharabah Muqayyadah : Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.
35. Prinsip Mudharabah Izzuddin Abdul Manaf 1. Shahibul maal – Aqil-baligh – Tidak ikut campur pengelolaan usaha 2. Mudharib – Aqil-baligh – Menggunakan dana sesuai perjanjian dengan shahibul maal 3. Dana – Dalam bentuk dana (monetary form) – Dalam jumlah tertentu – Diserahkan kepada mudharib 4. Proyek/ Usaha – Tidak bertentangan dengan syariah – Tidak dibenarkan masuk kepada mudharabah lain tanpa seijin shahibul maal
36. Prinsip Mudharabah Izzuddin Abdul Manaf 5. Laba / Rugi – Laba dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan tidak dalam jumlah yang pasti – Nisbah bagi hasil disetujui dalam kontrak – Perbandingan bagi hasil dapat dalam persen atau pembagian – Kerugian finansiil menjadi beban pemilik dana – Kerugian akibat salah urus atau kelalian mudharib menjadi beban mudharib. 6. Akad (kontrak) – Ada Ijab-kabul – Menentukan : . Jumlah modal . Jangka waktu penempatan . Nisbah bagi hasil
37. Feature Mudharabah Izzuddin Abdul Manaf Shahibul maal Mudharib Kemitraan usaha 70% 100% 30% Laba Rugi 0% 100% capital management Repayment of capital
38. Izzuddin Abdul Manaf Debt Financing Pertukaran – Barang dengan Barang – Barang dengan uang JUAL-BELI: tunai tangguh barang uang barang uang
39. AKAD-AKAD AL BUYU’ Izzuddin Abdul Manaf Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah wa iqtina Bai’ al naqd Bai’ al mu’ajjal Bai’ al mutlaqah bai’ al muqayyadah Sharf
40. MURABAHAH Izzuddin Abdul Manaf Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Definisi Murabahah (secara fiqh) adalah akad jual-beli atas barang tertentu, dimana dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
41. Murabahah dalam Fiqh Izzuddin Abdul Manaf 1.Negoisasi Penjual Pembeli 2.Akad Jual Beli 4. Bayar Kewajiban 3a. Kirim Barang 3b. Terima barang dan dokumen …………………… .. ………………….
42. Murabahah dalam teknis PERBANKAN Izzuddin Abdul Manaf Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah dalam perbankan adalah sama dengan syarat dalam fiqh. Syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank ybs.
43. SKEMA MURABAHAH TEKNIS PERBANKAN (Berdasarkan pesanan) Izzuddin Abdul Manaf BANK NASABAH PEMASOK 1.negosiasi 2. Akad jual beli 6. Bayar kewajiban 3.Beli barang tunai 4. Kirim barang 5. Terima barang & dokumen dokumen
44. SALAM Izzuddin Abdul Manaf PENGERTIAN secara etimologi salam adalah salaf (pendahuluan). Bai’ as Salam adalah akad jual beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.
45. SKEMA SALAM DALAM FIQH Izzuddin Abdul Manaf 1. Akad Salam Petani/penjual (muslam ilaihi) Pembeli (muslim) 2. Bayar Barang pesanan (muslam fiih) 3. kirim 4. Terima
46. SALAM DALAM TEKNIS PERBANKAN Izzuddin Abdul Manaf Salam dalam teknis perbankan syariah berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dengan pembayaran dimuka dari pihak I (nasabah I) dan dijual lagi kepada pihal lain (nasabah II) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.(Paralel salam) Modal / harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang, melainkan bentuk tunai yang dibayarkan segera
47. Skema salam paralel teknis perbankan Izzuddin Abdul Manaf Nasabah I Muslam ilaih BARANG PESANAN muslam fiih muslam ilaih dan muslim BANK NASABAH II Muslim 1b. negosiasi & Akad Salam 1a. negosiasi & akad 2a. Bayar 2b. Bayar 3a. Kirim barang & dokumen 3b. Kirim dokumen
48. Skema salam wal bai’ al mutlaqah (teknis perbankan) Izzuddin Abdul Manaf Nasabah I Muslam ilaih BARANG PESANAN muslam fiih Ba’i dan muslim BANK NASABAH II Musytari 1a negosiasi & Akad Salam 1b. negosiasi & akad 3c. Bayar tunai 2. Bayar 3a. Kirim barang & dokumen 3b. Kirim dokumen
49. Skema salam wal murabahah teknis perbankan (beli salam, jual murabahah) Izzuddin Abdul Manaf Nasabah I Muslam ilaih BARANG PESANAN muslam fiih Ba’i dan muslim BANK NASABAH II Musytari 1a negosiasi & Akad Salam 1b. negosiasi & akad 4. Bayar kewajiban 2. Bayar 3a. Kirim barang & dokumen 3b. Kirim dokumen
50. ISTISHNA’ Izzuddin Abdul Manaf MAKNA Istishna’ secara etimologi berarti minta dibuatkan. Secara muamalah, istishna’ berarti suatu perjanjian jual-beli antara mustashni’ (pemesan/pembeli) dan shani’ (produsen/penjual) dimana barang (mashnu’) yang akan diperjual-belikan harus dipesan terlebih dulu dengan kreteria yang jelas. Perbedaannya dengan salam hanya terletak pada cara pembayarannya. Salam pembayarannta harus di muka, sedang pada istishna boleh di awal, ditengah atau di akhir.
51. SKEMA ISTISHNA’ Fiqh Izzuddin Abdul Manaf MASHNU’ Barang pesanan 4.Memproduksi barang PRODUSEN Shani’ PEMESAN Mustashni’ 2. Akad Istishna’ 1. Pesan barang 5. Kirim mashnu’ 3. Bayar
52. ISTISHNA’ DALAM TEKNIS PERBANKAN Izzuddin Abdul Manaf Secara teknis perbankan syariah istishna’ termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan salam (jual-beli pesanan). Aqad istishna’ diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan persyarakat kreteria atau spesifikasi tertentu. Bank menjual lagi barang pesanan tersebut kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya.(Paralel Istishna’)
53. Skema ISTISHNA’ paralel Teknis Perbankan Izzuddin Abdul Manaf BANK Shani’/ mustashni’ Nasabah Pemesan mustashni’ 1a. Pesan barang 1b. Minta dibuatkan barang 2a. Akad Istiahna’ I 2b. Akad Istishna’ II 4. Membuat barang 5b. Kirim dokumen 5a. Kirim MASHNU’ (barang) SHANI’ Pemasok 3a. Bayar 3b. bayar
54. Skema ISTISHNA’ wal Murabahah Izzuddin Abdul Manaf BANK Ba’i/ mustashni’ Nasabah Pemesan Musytari 1a. Pesan barang 1b. Minta dibuatkan barang 2a. Akad 2b. Akad Istishna’ 4. Membuat barang 5b. Kirim dokumen 5a. Kirim MASHNU’ (barang) SHANI’ Pemasok 6. Bayar kewajiban 3. bayar
55. Skema ISTISHNA’ wal Ijarah Izzuddin Abdul Manaf BANK Mu’ajjir/ mustashni’ Nasabah Pemesan Musta’jir 1a. Pesan barang untuk disewa 1b. Minta dibuatkan barang 2a. Akad 2b. Akad Istishna’ II 4. Membuat barang 5b. Kirim dokumen 5a. Kirim MASHNU’ (barang) SHANI’ Pemasok 6. Bayar sewa 3. bayar
56. UJRAH (JASA-JASA) Izzuddin Abdul Manaf Apliksi dalam perbankan, ujrah lebih banyak diperguna kan dalam konteks upah jasa (fee) Ujrah dapat didifinisikan sebagai imbalan yang diperjanji kan dan dibayar oleh pemakai jasa sebagai harga atas manfaat yang dinikmatinya. Dalam literatur fiqih klasik pembahasan ijarah dalam pengertian sewa dan ujrah yang berarti pemanfaatan jasa selalu dibahas secara simultan dan hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya.
57. IJARAH & IJARAH MUNTAHIA BI TAMLIK Izzuddin Abdul Manaf Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuiti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Ijarah muntahia bittamlik, disebut juga ijarah wa iqtina adalah perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa
58. Ijarah (Islamic lease) Izzuddin Abdul Manaf Seller Islamic bank First Lease Following Leases Purchase of equipment TEKNIS PERBANKAN
59. Ijarah wa iqtina (Islamic Lease Purchase) Izzuddin Abdul Manaf SELLER LEASEE ISLAMIC BANK buyer Leasor 1 2 Delivery of object Lease of object 3 4 Ownership of bject TEKNIS PERBANKAN
60. Instrumen penunjang
* Wakalah (kuasa)
Izzuddin Abdul Manaf
* Kafalah (jaminan)
* Rahn (gadai)
* Hawalah (pemindahan hutang)
* Ju’alah (jasa-jasa lainnya)
* Sharf (Jual-beli Valuta Asing)

By:Rifal

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penermaan


Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penermaan

  1. Permendagri Penatausahaan Penerimaan By Rifal Dirwanto
  2. PENERIMAAN vs PENDAPATAN Deddi Nordiawan – http://www.RifalDirwanto.com Penerimaan Daerah Pendapatan Daerah Penerimaan Pembiayaan
  3. Ketentuan Umum
    • Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
    • Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
    • Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
    • Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
  4. Pendapatan Daerah Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu Bank Pemerintah, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, Kantor Pos melalui Deddi Nordiawan – http://www.medinamultimitra.com
  5. Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan
    • PPKD menyerahkan SKP Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk veri f ikasi saat penerimaan pendapatan.
    • Pengguna Anggaran menyerahkan SKR kepada Bendahara Penerimaan untuk veri f ikasi saat penerimaan pendapatan.
    • Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian memverifikasi penerimaan uang dengan SKP-Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah itu, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
    • Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran ke bank disertai STS yang telah disiapkan . Oleh Bendahara Penerimaan STS yang telah diotorisasi oleh bank dijadikan bukti pembukuan.
  6. Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu
    • Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
    • Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.
  7. Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah Yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos
    • Kepala Daerah dapat menujuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan
    • Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja terhitung sejak uang diterima
    • Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui BUD
  8. Langkah-Langkah Teknis
    • PPKD menyerahkan SKP daerah kepada benda h a r a penerimaan dan wajib pajak
    • Pengguna Anggaran menyerahkan SKR Daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi.
    • Kasda menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi kemudian membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD.
    • Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sahdari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan salinannya dari Bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan) dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP-Daerah/SKR.
    • Bendahara Penerimaan
    • Bendahara Penerimaan Pembantu
  9. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
    • Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya secara:
      • Administratif  kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD)
      • Fungsional  kepada PPKD selaku BUD
    • Laporan Pertanggungjawaban penerimaan disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  10. Pihak Terkait (1)
    • 1. Bendahara Penerimaan , memiliki tugas sebagai berikut:
      • Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pemabayaran/Bukti lain yang sah
      • Menyusun BKU Penerimaan, BKU Pembantu (Rincian Objek Penerimaan), dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
      • Membuat SPJ Penerimaan dan lampiran-lampirannya , yaitu BKU, Buku Pembantu per rincian objek penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian, Bukti Penerimaan lain yang sah
      • Menyerahkan SPJ Penerimaan pada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD (pertanggungjawaban administratif) dan kepada BUD (pertanggungjawaban fungsional)
      • 2. PPK SKPD , bertugas:
        • Menerima dan memverifikasi SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan.
        • Menyerahkan SPJ Penerimaan tersebut pada Pengguna Anggaran.
    • Pihak Terkait (2)
      • 3. Pengguna Anggaran , dengan tugas sebagai berikut:
        • Menerima SPJ Penerimaan dari PPK SKPD
        • Mengesahkan SPJ Penerimaan.
        • 4. Bendahara Umum Daerah , dengan tugas:
          • Menerima SPJ Penerimaan SKPD dari Bendahara Penerimaan
          • Memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis SPJ Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan
          • Mengesahkan SPJ Penerimaan.

        Deddi Nordiawan – http://www.medinamultimitra.com

      • Langkah-Langkah Teknis (1)
        • Langkah 1
        • Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah. Dari penatausahaan ini Bendahara Penerimaan menghasilkan:
          • Buku Kas Umum Penerimaan (halaman 5.4/4)
          • Buku Pembantu (rincian objek penerimaan) (halaman 5.4/5)
          • Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (halaman 5.4/6)
        • Di samping itu, bila SKPD mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu maka Bendahara Penerimaan akan menerima SPJ Penerimaan Pembantu. SPJ tersebut kemudian diverifikasi, evaluasi, analisis untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan pertanggungjawaban penerimaan.

        Deddi Nordiawan – http://www.medinamultimitra.com

        • Langkah 2
        • Berdasarkan dokumen-dokumen diatas Bendahara Penerimaan membuat dokumen SPJ Penerimaan. Kemudian SPJ Penerimaan diserahkan kepada PPK SKPD, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya, untuk dilakukan pengujian.
        • Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:
          • Buku kas umum
          • Buku pembantu per rincian objek penerimaan
          • Buku rekapitulasi penerimaan harian
          • Buku penerimaan lainnya yang sah

        Langkah-Langkah Teknis (2)

        • Langkah 3
        • PPK-SKPD menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan. Pengesahan tersebut dinyatakan dalam Surat Pengesahan SPJ
        • Kemudian SPJ tersebut diserahkan kepada BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. (pertanggungjawaban fungsional).
        • Langkah 4
        • Dalam rangka rekonsiliasi penerimaan BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ penerimaan yang diserahkan Pengguna Anggaran. Mekanisme dan tatacaranya diatur dalam peraturan kepala daerah.

        Langkah-Langkah Teknis (3)

      • Dokumen
        • SPJ Penerimaan Administratif (halaman 5.4/8)
        • SPJ Penerimaan Fungsional (halaman 5.4)
      • Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
        • Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penatausahaan atas penerimaan menggunakan:
        • a. Buku kas umum
        • b. Buku kas penerimaan harian pembantu
      • Langkah-Langkah Teknis
        • Langkah 1
        • Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah. Dari penatausahaan ini Bendahara Penerimaan Pembantu menghasilkan:
          • Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu
          • Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu
        • Berdasarkan dokumen-dokumen di atas Bendahara Penerimaan membuat SPJ Penerimaan Pembantu. Kemudian SPJ Penerimaan Pembantu ini diserahkan pada Bendahara Penerimaan.
          • Langkah 2
          • Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas SPJ Penerimaan Pembantu tersebut. Bila dinyatakan sesuai maka SPJ Penerimaan Pembantu dikonsolidasikan dalam proses penyusunan SPJ Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan