Archive for March, 2011

PAJAK


1.Pengertian pajak.
Pajak adalah“ Iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang dimana pemungutannya dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi) secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”
1) Ciri-ciri Pajak:
-Iuran negara (dipaksakan)
-Terutang berdasarkan Peraturan
-Tidak ada prestasi & imbalan langsung
-Membiayai negara dlm menjalankan pemerintahan

* “ Iuran wajib, berupa uang/barang, yg dipungut oleh penguasa berdsrkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang & jasa kolektif dlm mencapai kesejahteraan umum”.

Pajak Menurut Pasal 1 UU. No. 28 th 2007 tentang KUP
Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdsrkan UU, dengan tidak mendptkan imbalan secara langsung & digunakan untuk keperluan negera bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara”
2) Ciri-ciri Pajak :

* Iuran rakyat ke kas negara
* Dapat dipaksakan berdasarkan UU
* Tidak mendapat imbalan secara langsung (kontraprestasi)
* Dipungut oleh negara ,diperuntukkan bagi pengeluaran Negara

3) Fungsi Pajak :

* Fungsi Budgeter/ Finansial
* Fungsi Regulasi / Mengatur

4) Penafsiran Hukum Pajak :

* Gramatika :
* Autentik :
* Historis :
* Sistematis :
* Sosiologis :
* Ekstensif :
* Restriktif :
* Analogis :
* A Contrario

5) Jenis-jenis Pajak :

* Pajak Langsung & Pajak Tidak Langsung
* Pajak Subyektif & Pajak Obyektif
* Pajak Pusat & Pajak Daerah

6) Hukum Pajak :

* Hukum Pajak Material:yaitu hukum pajak yang berisi norma yang menerangkan Objek Pajak,Subjek Pajak,Tarif timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hak antara pemerintah dengan WP.Dengan kata lain adalah pajak yang berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.
* Hukum Pajak Formal :pajak berdasarkan Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan.Dengan kata lain bahwasannya pajak formil adalah hukum yang berisikan bentuk dan tata cara melaksanakan hak pajak materil,prosedur penetapan utang pajakhak dan kewajiban WP,fiskus Dll.

7) Perlawanan Pajak :

* Perlawanan Pasif
* Perlawanan Aktif :

§ Penghindaran Pajak (Tax Aviodance)
§ Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
8) Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lain :

* Retribusi
* Sumbangan

9) Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak

* Teori Asuransi (melindungi)artinya negara melindungi rakyat maka sebaliknya rakyat harus membayar pajak sebagai premi
* Teori Kepentingan:yaitu beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.Artinya makin besar kepentingannya maka makin besar pajaknya.
* Teori daya pikul: yaitu pajak dibayar harus sebanding dengan daya pikul masing-masing orang.

§ Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
§ Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)

* Teori Bakti yaitu hubungan rakyat kepada Negara bahwasannya pajak adalah kewajiban untuk berbakti kepada Negara.
* Teori azas daya beli yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak,menarik pajak berarti menarik daya beli dari RT masyarakat ke RT Negara.

10) Kedudukan Hukum Pajak
Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’45.

* Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik
* Hukum Publik = mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyat.
contoh:
-Hukum Tata Negara,
-Hukum Pidana,
-Hukum tata usaha.
-Hukum Administrasi.
-Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi.Hukum pajak masuk dalam ruang lingkup hukum publicàlex specialis derogate lex generalis,imperative (tak dapat ditunda)
* Hukum pajak materil dan formil

Azaz Pwmungutan Pajak.
Asas dan tata cara Pemungutan Pajak didasarkan atas Golongan seperti Sifat Lemb.Pemungutnya Pajak Daerah,Pajak Pusat Pajak Obyektif ,Pajak Subyektif ,Pajak Lagsung dan pajak tdk langsung .
Syarat Pemungutan Pajak(pandangan adam smith)
1. Equality (Seimbang sesuai kemampuan) adalah pajak harus adil dan merata.artinya pajak harus sebanding dengan kemampuan WP untuk membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. Certainty (Jelas dan tak mengenal kompromi) artinya pajak harus dipungut dengan jelas oleh WP bukan pengutan sewenang-wenang
3. Convenience of Payment (Dipungut saat menerima penghasilan) artinya ketika WP membayar pajaknya hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan bagi WP.
4. Economic of Collection (Pemungutan secara ekonomis/ efisien) artinya tidak mengganggu kegiata perekonomian/ Biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari pajak yang diperoleh
5. Sederhana
Asas Pemungutan Pajak
1. Asas Domisili (tempat tinggal) yaitu:Negara berhak memungut atas penghasilan WP yang berdomisili diwilayahnya.
2. Asas sumber yaitu:Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya
3. Asas Kebangsaan yaitu:dihubungkan atas kebangsaan seperti:Pajak bangsa asing.
Tata cara pemungutan pajak

2. Stelsel Nyata ( Riel) yaitu pemungutan berdasarkan penghasilan yang nyata pemungutan dilakukan di akhir tahun
3. Stelsel Anggapan (fictieve) yaitu Pemungutan di awal tahun berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya.
Misal:Penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.diawal tahun pajak sudah ditentukan besarnya.
4. Stelsel campuran è Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.

System Pemungutan Pajak:
1. Official Assessment System yaitu Sistem pemungutan oleh pemerintah.artinya pemerintah member kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Cirri-cirinya:
-Wewenang pada fiscus
-WP pasif
-Utang pajak timbul setelah ada surat ketetapan pajak.
2. Self Assessment System yaitu Sistem pemungutan oleh wajib pajak itu sendiri dan besar pemungutan pajaknya ditentukanya sendiri.
Cirri-ciri:
-Wewenag pada WP
-WP aktif menghitung,menyetor dan melaporkan
-Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. With Holding System yaitu System pemungutan dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besar pajak terutang.
Cirri-ciri:
-Wewenang pada pihak ketiga selain fiskus dan WP.
Tarif Pajak:
1. Tarif Sebanding (proporsional) artinya pajak harus sebanding dengan porsentase tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak.
Contoh:
PPN tarifnya =10 %
2. Tarif Tetap tarif bea materai adalah tariff pajak akan tetap sama walau seberapapun besar yang dikenakan pajak sehingga pajak terutang tetap.
Contoh:
-Bea materai yaitu Rp.6000

5. Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jumlah yangg dikenai pajak semakin besar.

Contoh:
-tarif pajak Pasal 17 UU PPh 2000

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif
Penghasilan bruto s/d 50 jt , tarif 5%
Penghasilan bruto > 50 jt s/d 250 jt , tarif 15%
Penghasilan bruto > 250 jt s/d 500 jt , tarif 25%
Penghasilan bruto > 500 jt , tarif 30%
6.Tarif degresif adalah Tarif pajak yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

* Timbulnya utang pajak ada 2 :
o Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system)
o Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system)
* Hapusnya utang pajak disebabkan :
o Pembayaran
o Kompensasi
o Daluwarsa
o Pembebasan/penghapusan

SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA
Sebelum th 1983
-Merujuk pada aturan peralihan Pasal II UUD 1945 & UU No. 4 1951
-Terdiri dari UU, UU Darurat ,& Ordonansi
-Jaman Kolonial
Setelah th 1983
-UU No 6 /1983 jo UU No.28 th 2007
-UU No. 7 th 1983 jo UU No. 36 th 2008
-UU No. 8 th 1983 jo UU No. 42 th 2009
-UU No. 12 th 1985 jo UU No. 12 th 1994
-dst

Advertisements

INFLASI


Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Penyebab
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:
1. Demand pull inflation:tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar)
Hal ini dipengaruhi oleh peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral),
Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

2. Cost push inflation:desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi).
Hal ini terjadi karena peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.
Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu
kenaikan harga,misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji,misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Jenis Inflasi
Menurut asalnya inflasi ada 2,
1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri,
Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri.
inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Menurut besar pengarunya terhadap harga:
1. Inflasi tertutup (Closed Inflation):Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu,yang dinamakan dengan Inflasi tertutup (Closed Inflation) . Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).
2. Inflasi terbuka (Open Inflation): adalah inflasi yang terjadi bila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum.
3. Inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi):adalah inflasi yang terjadi bila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot.
Menurut tingkat keparahannya inflasi ada 4 :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Mengukur inflasi
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

* Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
* Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
* Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
* Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
* Indeks harga barang-barang modal
* Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Dampak Inflasi:
1. Dampak positive Inflasi: dilihat dari parah/tidanya inflasi.jika ringan ,maka Sbb:
1. dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya,
2. Dampak negative Inflasi:dilihat dari tingkat keparahannya jika dalam masa inflasi yang parah/pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi),
1..keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.
2.Semangat kerja menurun ,
3.Orang tak akan semangat untuk menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena
harga meningkat dengan cepat.
4.Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
5.Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan.
Contoh:
Seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK INFLASI
Sampai pembahasan dampak inflasi, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa inflasi menyebabkan perubahan yang sangat luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jika dihubungkan dengan keadaan sekarang tentunya dengan mudah Anda mendapatkan gejala-gejala negatif dari inflasi yang paling sederhana, harga-harga naik secara menyeluruh. Apakah Anda merasakan dampak tersebut?
Inflasi tentunya harus diatasi dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pemerintah
dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter,
fiskal dan non moneter. Adapun penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan
di bawah ini.

a. Kebijakan Moneter: adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan endapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar.
Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga engan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi enuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia enjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar erbuka dan menaikan cash ratio.
1) Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan unga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana injaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
2) Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat erharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini erupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami
penurunan jumlahnya.

3) Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada ank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank entral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang ang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan emampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah
uang yang beredar akan berkurang.

b. Kebijakan Fiskal: adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial Pemerintah
Bentuk kebijakan ini antara lain:
1) Pengurangan pengeluaran pemerintah: sehingga pengeluaran eseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
2) Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat erkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, an tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif entunya berkurang.

c. Kebijakan Non-Moneter :Dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.
1) Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi isebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang engan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat rioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi
bahan bakar, produksi beras.
2) Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, alam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang elatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada khirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara eseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

3) Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak erjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam enetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian arga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan ang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari
pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, eperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

PERTUMBUHAN EKONOMI


Pertumbuhan Ekonomi adalah keyword kebijakan pemerintah untuk segala kondisi

Tatkala ada kekhwatiran imbas krisis keuangan Amerika terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah masih tetap melihat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama kebijakannya. Secara resmi ada dua poin arahan yang menyebutnya secara langsung, yaitu tetap pertahankan nilai pertumbuhan enam persen yang ditargetkan tahun ini (no 2) dan optimalisasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan (no 3). Selain itu, arti penting mempertahankan pertumbuhan ekonomi disebut secara tidak langsung, dan merupakan variabel yang disebut berulang dan diberi penekanan khusus.
Sekitar dua bulan sebelumnya, ketika krisis Amerika masih belum separah kini, dalam pidato kenegaraan dikatakan Presiden bahwa: “ Kita bersyukur, walaupun ditengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, selama tujuh triwulan berturut-turut. Bahkan Produk Domestik Bruto Non Migas, telah tumbuh mendekati 7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita, meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan melonjaknya harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester I Tahun 2008 kita tetap bisa menjaga momentum perekonomian kita dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.”
Pemerintah sebenarnya sudah tidak seoptimis ketika menyiapkan APBN 2008 setahun yang lalu lagi, sehingga memperkirakan pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 6,2 persen. Sebuah asumsi yang tetap saja tergolong ”percaya diri” mengingat kondisi perekonomian dunia yang mulai tidak menentu.
Apa arti Pertumbuhan Ekonomi?
Pengertian pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan dalam laporan resmi perekonomian Indonesia sebenarnya adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau PDB atas dasar harga konstan. Pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3 persen berarti PDB Indonesia tahun 2007, atas dasar harga konstan (tahun 2000 dipakai sebagai tahun dasar), bertambah sebesar proporsi itu dibandingkan dengan tahun 2006. Pengertian ini pula yang dipakai dalam pembicaraan di media masa, bahkan dalam tulisan para ekonom di Indonesia.
Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya biasa didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi berbagai barang dan jasa. Ada berbagai definisi teknis sebagai penjabarannya. Sebagai contoh, Boediono (1985) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurutnya, ada tiga aspek yang harus ditekankan dalam pengertian ini. Pertama, sebagai proses, yang diperhatikan adalah perubahannya bukan keadaannya pada suatu waktu. Kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, pertumbuhan output atau hasil produksi karena peningkatan kapasitas produksi harus dihubungkan dengan perubahan jumlah penduduk. Ketiga, definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output per kapita, atau menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik.
Jika kita mengambil salah satu saja dari aspek itu, yakni yang dihitung adalah pertumbuhan output per kapita, maka akan ada angka yang berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi yang biasa dipublikasikan. Perlu diketahui, perhitungan semacam ini justeru lebih umum menurut text book dan dipakai oleh publikasi banyak negara. Wajar jika pertumbuhan ekonomi dalam versi ini selalu lebih rendah, karena laju pertumbuhan penduduk selalu positif (jumlahnya masih bertambah) setiap tahunnya. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi 2007 hanya sebesar 4,95 % (bandingkan dengan 6,3 % yang umum dipublikasikan).

Hal lain adalah berkenaan dengan data outputnya yang memakai PDB. Sebenarnya ada yang menyarankan penggunaan Produk Nasional Bruto (PNB), karena relatif lebih mengeluarkan unsur ”pendapatan asing” nya. Bisa pula menggunakan konsep Pendapatan Nasional (PN) adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung neto dan dikurangi juga dengan penyusutan. PN ini adalah jumlah pembayaran terhadap faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi. Sayangnya, masih ada persoalan ”teknis” dalam statistik perhitungan pendapatan nasional kita, disamping masalah ”nonteknis’ berupa kesukaan menggunaan indikator yang lebih menggembirakan pemerintah.

Reduksi arti yang lebih serius adalah pembahasan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka pendek belaka. Cara pembahasan dalam horison waktu jangka pendek tetap berguna. Namun, perubahan perspektif waktu (horison jangka panjang sesuai definisi teoritis) akan berdampak pada penentuan apa yang penting dan tidak penting, serta rekomendasi kebijakan yang sebaiknya dijalankan.

Sebagian ekonom mengartikan pertumbuhan ekonomi secara lebih ketat. Antara lain dengan menekankan bahwa pertumbuhan yang terjadi harus bersumber dari proses internal perekonomian tersebut, bukan dari luar yang bersifat sementara. Ditambahkan pula akan adanya perubahan kelembagaan, termasuk yang bukan ekonomi, yang mendukung kelanggengan peningkatan kapasitas produksi yang berlangsung. Artinya, suatu ekonomi dikatakan tumbuh jika berkaitan dengan perubahan sosial yang lebih luas yang menjamin kesinambungan pertumbuhan output.

Contoh definisi semacam itu adalah dari Simon Kuznets, peraih nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971, memberi definisi: ”Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada

Nah, seandainya dimaksud oleh pemerintahan SBY adalah pengertian yang lebih luas dan ketat itu, maka ”pertumbuhan ekonomi” masih cukup layak menjadi kata kunci pengelolaan perekonomian nasional. Sayangnya, makna yang dipakai terlampau sempit dan amat direduksi. Bahkan, istilah itu bisa menyesatkan.