1.Pengertian pajak.
Pajak adalah“ Iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang dimana pemungutannya dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi) secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”
1) Ciri-ciri Pajak:
-Iuran negara (dipaksakan)
-Terutang berdasarkan Peraturan
-Tidak ada prestasi & imbalan langsung
-Membiayai negara dlm menjalankan pemerintahan

* “ Iuran wajib, berupa uang/barang, yg dipungut oleh penguasa berdsrkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang & jasa kolektif dlm mencapai kesejahteraan umum”.

Pajak Menurut Pasal 1 UU. No. 28 th 2007 tentang KUP
Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdsrkan UU, dengan tidak mendptkan imbalan secara langsung & digunakan untuk keperluan negera bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara”
2) Ciri-ciri Pajak :

* Iuran rakyat ke kas negara
* Dapat dipaksakan berdasarkan UU
* Tidak mendapat imbalan secara langsung (kontraprestasi)
* Dipungut oleh negara ,diperuntukkan bagi pengeluaran Negara

3) Fungsi Pajak :

* Fungsi Budgeter/ Finansial
* Fungsi Regulasi / Mengatur

4) Penafsiran Hukum Pajak :

* Gramatika :
* Autentik :
* Historis :
* Sistematis :
* Sosiologis :
* Ekstensif :
* Restriktif :
* Analogis :
* A Contrario

5) Jenis-jenis Pajak :

* Pajak Langsung & Pajak Tidak Langsung
* Pajak Subyektif & Pajak Obyektif
* Pajak Pusat & Pajak Daerah

6) Hukum Pajak :

* Hukum Pajak Material:yaitu hukum pajak yang berisi norma yang menerangkan Objek Pajak,Subjek Pajak,Tarif timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hak antara pemerintah dengan WP.Dengan kata lain adalah pajak yang berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.
* Hukum Pajak Formal :pajak berdasarkan Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan.Dengan kata lain bahwasannya pajak formil adalah hukum yang berisikan bentuk dan tata cara melaksanakan hak pajak materil,prosedur penetapan utang pajakhak dan kewajiban WP,fiskus Dll.

7) Perlawanan Pajak :

* Perlawanan Pasif
* Perlawanan Aktif :

§ Penghindaran Pajak (Tax Aviodance)
§ Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
8) Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lain :

* Retribusi
* Sumbangan

9) Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak

* Teori Asuransi (melindungi)artinya negara melindungi rakyat maka sebaliknya rakyat harus membayar pajak sebagai premi
* Teori Kepentingan:yaitu beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.Artinya makin besar kepentingannya maka makin besar pajaknya.
* Teori daya pikul: yaitu pajak dibayar harus sebanding dengan daya pikul masing-masing orang.

§ Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
§ Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)

* Teori Bakti yaitu hubungan rakyat kepada Negara bahwasannya pajak adalah kewajiban untuk berbakti kepada Negara.
* Teori azas daya beli yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak,menarik pajak berarti menarik daya beli dari RT masyarakat ke RT Negara.

10) Kedudukan Hukum Pajak
Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’45.

* Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik
* Hukum Publik = mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyat.
contoh:
-Hukum Tata Negara,
-Hukum Pidana,
-Hukum tata usaha.
-Hukum Administrasi.
-Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi.Hukum pajak masuk dalam ruang lingkup hukum publicàlex specialis derogate lex generalis,imperative (tak dapat ditunda)
* Hukum pajak materil dan formil

Azaz Pwmungutan Pajak.
Asas dan tata cara Pemungutan Pajak didasarkan atas Golongan seperti Sifat Lemb.Pemungutnya Pajak Daerah,Pajak Pusat Pajak Obyektif ,Pajak Subyektif ,Pajak Lagsung dan pajak tdk langsung .
Syarat Pemungutan Pajak(pandangan adam smith)
1. Equality (Seimbang sesuai kemampuan) adalah pajak harus adil dan merata.artinya pajak harus sebanding dengan kemampuan WP untuk membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. Certainty (Jelas dan tak mengenal kompromi) artinya pajak harus dipungut dengan jelas oleh WP bukan pengutan sewenang-wenang
3. Convenience of Payment (Dipungut saat menerima penghasilan) artinya ketika WP membayar pajaknya hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan bagi WP.
4. Economic of Collection (Pemungutan secara ekonomis/ efisien) artinya tidak mengganggu kegiata perekonomian/ Biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari pajak yang diperoleh
5. Sederhana
Asas Pemungutan Pajak
1. Asas Domisili (tempat tinggal) yaitu:Negara berhak memungut atas penghasilan WP yang berdomisili diwilayahnya.
2. Asas sumber yaitu:Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya
3. Asas Kebangsaan yaitu:dihubungkan atas kebangsaan seperti:Pajak bangsa asing.
Tata cara pemungutan pajak

2. Stelsel Nyata ( Riel) yaitu pemungutan berdasarkan penghasilan yang nyata pemungutan dilakukan di akhir tahun
3. Stelsel Anggapan (fictieve) yaitu Pemungutan di awal tahun berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya.
Misal:Penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.diawal tahun pajak sudah ditentukan besarnya.
4. Stelsel campuran è Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.

System Pemungutan Pajak:
1. Official Assessment System yaitu Sistem pemungutan oleh pemerintah.artinya pemerintah member kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Cirri-cirinya:
-Wewenang pada fiscus
-WP pasif
-Utang pajak timbul setelah ada surat ketetapan pajak.
2. Self Assessment System yaitu Sistem pemungutan oleh wajib pajak itu sendiri dan besar pemungutan pajaknya ditentukanya sendiri.
Cirri-ciri:
-Wewenag pada WP
-WP aktif menghitung,menyetor dan melaporkan
-Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. With Holding System yaitu System pemungutan dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besar pajak terutang.
Cirri-ciri:
-Wewenang pada pihak ketiga selain fiskus dan WP.
Tarif Pajak:
1. Tarif Sebanding (proporsional) artinya pajak harus sebanding dengan porsentase tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak.
Contoh:
PPN tarifnya =10 %
2. Tarif Tetap tarif bea materai adalah tariff pajak akan tetap sama walau seberapapun besar yang dikenakan pajak sehingga pajak terutang tetap.
Contoh:
-Bea materai yaitu Rp.6000

5. Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jumlah yangg dikenai pajak semakin besar.

Contoh:
-tarif pajak Pasal 17 UU PPh 2000

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif
Penghasilan bruto s/d 50 jt , tarif 5%
Penghasilan bruto > 50 jt s/d 250 jt , tarif 15%
Penghasilan bruto > 250 jt s/d 500 jt , tarif 25%
Penghasilan bruto > 500 jt , tarif 30%
6.Tarif degresif adalah Tarif pajak yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

* Timbulnya utang pajak ada 2 :
o Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system)
o Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system)
* Hapusnya utang pajak disebabkan :
o Pembayaran
o Kompensasi
o Daluwarsa
o Pembebasan/penghapusan

SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA
Sebelum th 1983
-Merujuk pada aturan peralihan Pasal II UUD 1945 & UU No. 4 1951
-Terdiri dari UU, UU Darurat ,& Ordonansi
-Jaman Kolonial
Setelah th 1983
-UU No 6 /1983 jo UU No.28 th 2007
-UU No. 7 th 1983 jo UU No. 36 th 2008
-UU No. 8 th 1983 jo UU No. 42 th 2009
-UU No. 12 th 1985 jo UU No. 12 th 1994
-dst